Pantau SPMB 2026 Jateng, Ahmad Luthfi Tegaskan: No Titip-Titip, No Jastip

Menurutnya, seluruh proses penerimaan siswa baru harus berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga setiap calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya perlakuan khusus.

Ia meminta seluruh petugas SPMB bekerja secara profesional dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman selama proses seleksi berlangsung.

"Percayalah, kita bisa merekrut peserta didik secara profesional, sesuai ketentuan, dan tidak melanggar hukum. Berikan penjelasan kepada seluruh orangtua/wali murid dengan jelas agar tidak ada komplain. SPMB 2026 ini harus lebih baik dari tahun kemarin," katanya, saat menyapa petugas SPMB di Kantor Cabang Dinas Pendidikan secara daring.

Baca Juga: KPK Jadikan Jawa Tengah sebagai Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB

Kuota dan Jalur Penerimaan Sudah Ditetapkan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan jalur dan kuota penerimaan peserta didik baru sejak awal pelaksanaan SPMB.

Untuk SMA Negeri, kuota dibagi melalui jalur domisili sebesar 33 persen, afirmasi 32 persen, prestasi 30 persen, dan mutasi 5 persen.

Sementara pada SMK Negeri, kuota penerimaan terdiri atas jalur prestasi sebesar 75 persen, afirmasi 15 persen, dan domisili 10 persen.

Skema tersebut disusun untuk memberikan kesempatan yang lebih merata kepada seluruh calon peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: KPK Jadikan Jawa Tengah sebagai Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB

Sistem SPMB Diperkuat dengan Teknologi Cloud

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan penguatan sistem teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan SPMB 2026.

Untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran, pihaknya menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Jawa Tengah serta perusahaan teknologi Alibaba.

Penguatan sistem dilakukan melalui penggunaan teknologi cloud server dengan fitur auto scaling yang memungkinkan kapasitas server meningkat secara otomatis ketika terjadi lonjakan jumlah pengguna.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sistem cadangan multi-zone yang mampu menjaga layanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada salah satu pusat data.