Di Tengah Polemik MBG, Muncul Usulan Ubah Narasi Program dari Gizi ke Penggerak Ekonomi dari CEO PROMEDIA

Jakarta, Jawaheadline.com – Setelah berjalan selama satu setengah tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perdebatan publik.

Kritik yang muncul tidak hanya terkait kualitas makanan dan kandungan gizi, tetapi juga menyangkut pengelolaan anggaran, penerima manfaat, hingga tata kelola dapur penyedia makanan.

Di tengah berbagai sorotan tersebut, CEO Promedia Group Agus Sulistriyono menawarkan sudut pandang berbeda. Menurutnya, polemik yang terus muncul berakar pada narasi dasar program yang menempatkan MBG sebagai instrumen perbaikan gizi dan pencegahan stunting.

Agus menilai pendekatan tersebut membuat publik cenderung fokus mengkritisi kualitas makanan yang disajikan.

Baca Juga: Dispensasi Kawin di Surabaya Turun 61,63 Persen, Edukasi dan Pengawasan Anak Jadi Kunci

Padahal, jika dilihat dari besarnya anggaran dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, MBG juga memiliki potensi besar sebagai program penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi daerah.

"Program MBG jalan terus dengan berbagai perbaikan. Ini sebenarnya program pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi perdebatan selalu soal gizi karena narasinya makan bergizi," ujar Agus, Rabu (17/6/2026).

Pandangan tersebut membuka diskusi mengenai arah kebijakan MBG ke depan. Selama ini keberhasilan program lebih banyak diukur dari aspek pemenuhan gizi peserta didik.

Namun, di lapangan, program ini juga melibatkan rantai ekonomi yang panjang, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur, hingga penyerapan tenaga kerja.

Baca Juga: Jejak Dua Abad Tradisi Mubeng Beteng Keraton Yogyakarta

Agus juga menyoroti model dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini dirancang melayani hingga 3.500 porsi per hari.

Menurutnya, konsep tersebut membutuhkan modal besar sehingga hanya dapat diakses kelompok tertentu yang memiliki kemampuan finansial kuat.

Kondisi itu dinilai berpotensi membatasi keterlibatan pelaku usaha kecil seperti UMKM, katering rumahan, dan kantin sekolah.

Karena itu, ia mengusulkan agar dapur berkapasitas besar dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dengan kapasitas sekitar 500 porsi per hari.