BGN Ungkap Siswa SMA Berpotensi Tak Kebagian MBG Lagi, Ini Alasan di Baliknya

"Tujuannya kan bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tapi penerima manfaatnya lebih fokus," ungkap Arumsari.

Ia memberikan contoh bahwa siswa SMA dari kalangan ekonomi mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas penerima program.

"Misalnya lah contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100.000, Rp200.000 gitu ya, yang high class itu tidak perlu lagi," jelasnya.

Baca Juga: Pajak Kendaraan yang Dibayar Warga Tak Sia-Sia, Rp1,7 Triliun Kembali untuk Pembangunan Desa

Jumlah Penerima Bisa Berkurang 8 Juta Orang

Arumsari menyebutkan bahwa jika opsi penghapusan siswa SMA dari daftar penerima diterapkan, jumlah penerima manfaat MBG dapat berkurang sekitar 8 juta orang.

Meski demikian, ia memastikan tujuan utama program tetap dipertahankan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang membutuhkan.

"Nah, itu yang kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi visi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, refocusing diperlukan supaya lebih tepat sasaran," tambahnya.

Saat ini, penerima manfaat MBG mencakup peserta didik di sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok lanjut usia yang masuk dalam perluasan sasaran program.

Baca Juga: Pajak Kendaraan yang Dibayar Warga Tak Sia-Sia, Rp1,7 Triliun Kembali untuk Pembangunan Desa

Anggaran MBG 2027 Capai Rp270 Triliun

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan pagu indikatif anggaran Program Makan Bergizi Gratis tahun 2027 sebesar Rp270,2 triliun.

Anggaran tersebut dirancang untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk 2027 sebenarnya kami mendapat pagu indikatif Rp270,2 triliun untuk penerima manfaat 81,5 juta," ujar Arumsari.

Namun demikian, BGN masih akan melakukan berbagai evaluasi dan penyempurnaan program hingga akhir tahun 2026 sebelum kebijakan final terkait refocusing penerima manfaat ditetapkan.