Kesepakatan tersebut bertujuan memastikan kebutuhan bahan baku program MBG diprioritaskan berasal dari wilayah Jawa Tengah.
"Kita akan membuat kesepakatan, bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini," tegas wagub.
Taj Yasin mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, maupun bahan pangan lainnya sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari daerah tersebut.
Selain memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.
Baca Juga: Viral ! Polisi Cegat Mahasiswa UI yang Hendak Demo di Bundaran HI, Diminta Pindah ke DPR
Jaga Harga Telur Sesuai Acuan Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin juga menyoroti masih adanya peternak yang menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, atau jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp26.000 per kilogram.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar program MBG benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
"Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah," ujarnya.
Ribuan UMKM dan Koperasi Terlibat dalam Program MBG
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, mengatakan kesepakatan yang akan dibangun bersama tersebut menjadi bentuk komitmen untuk meningkatkan serapan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Pengawasan terhadap rantai pasok juga akan diperkuat melalui Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota bersama Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.***