JATENG, JAWAHEADLINE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan hasil peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pembelian telur, ayam, ikan, dan bahan pangan lainnya dari pemasok lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Baca Juga: KPK Jadikan Jawa Tengah sebagai Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB
Menurut Taj Yasin, keberadaan ribuan dapur MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat," kata Taj Yasin, yang merangkap sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jateng itu.
Serapan Telur Masih Jauh dari Potensi Produksi
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720.902 kilogram per minggu.
Namun angka tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Di sisi lain, komoditas daging ayam menunjukkan tingkat serapan yang lebih tinggi. Kebutuhan daging ayam untuk mendukung pelaksanaan MBG tercatat mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,3 persen dari total produksi ayam di Jawa Tengah.
Baca Juga: KPK Jadikan Jawa Tengah sebagai Pilot Project Nasional Perizinan Tambang MBLB
Pemprov Jateng Siapkan Kesepakatan dengan Peternak
Untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menyusun kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.