Polemik SPMB 2026 Jabar Memanas, Ormas Laskar Benteng Indonesia Minta Gubernur Ganti Kadisdik

JABAR, JAWAHEADLINE.COM - Polemik SPMB 2026 di Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik setelah banyak orang tua siswa mengeluhkan gangguan sistem verifikasi hingga mekanisme Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang dinilai membingungkan.

Persoalan SPMB Jabar 2026 itu bahkan memicu aksi protes di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pada 9 Juni 2026.

Keluhan terkait sistem SPMB 2026 mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengaku kesulitan memahami alur pendaftaran serta mengalami kendala teknis saat proses verifikasi berlangsung.

Baca Juga: JPU Tolak Semua Pledoi Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Chromebook

Situasi tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat yang mendatangi Kantor Disdik Jabar untuk meminta penjelasan langsung terkait persoalan yang terjadi di lapangan.

Menanggapi polemik itu, Wakil Sekretaris Jenderal Ormas Laskar Benteng Indonesia (LBI), Eri Kurnia Febri Fahrozi, S.E., menilai pihak Disdik Jabar belum memberikan respons yang jelas terhadap berbagai aduan masyarakat.

"Banyak orang tua murid hadir ke Disdik Jabar untuk konfirmasi hal tersebut akan tetapi di sana mereka malah menerima sikap yang tidak jelas dari pihak Disdik," kata Eri dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.

Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Menkeu Purbaya Yakin Dampaknya ke Inflasi Tetap Minim

Ia juga menyinggung keterlibatan Gubernur Jawa Barat yang turun langsung meninjau persoalan tersebut.

"Dan sampai gubernur pun turun tangan ke lokasi, alhasil ditemukan beberapa hal yang menurut gubernur ada kesalahan dalam pembuatan sistem," sambungnya.

Desak Kadisdik Jabar Dicopot

Di tengah polemik yang berkembang, Eri meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, dari jabatannya.

Baca Juga: MENGEJUTKAN ! Di Balik Skandal Korupsi BGN, Pengacara Sony Sonjaya Klaim Simpan Bukti Chat Tokoh Besar soal Izin SPPG

Menurutnya, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan SPMB 2026 tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan dinas terkait.

"Tidak mungkin hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab seorang pimpinan di lingkungaan dinas terkait," tegas Eri.