JATENG, JAWAHEADLINE.COM – Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Pati menjadi langkah penting dalam memetakan kondisi perekonomian daerah dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Karena itu, masyarakat dan para pelaku usaha di Kabupaten Pati diminta berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang lengkap, jujur, dan sesuai kondisi usaha yang sebenarnya.
Ajakan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Jumat (12/6/2026).
Menurut Chandra, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang diberikan masyarakat. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan ekonomi pada masa mendatang.
"Data yang akurat adalah fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran nyata kondisi perekonomian daerah, sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan," ujar Chandra.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Chandra menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Pati, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan ke depan.
Baca Juga: Presiden Jerman Tiba di Jakarta, Akan Bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka
Menurutnya, data yang terkumpul akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, pertanian, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, hingga ekonomi digital.
"Data yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang berkualitas pula. Dari data inilah kita dapat memperkuat ekosistem investasi, mengembangkan UMKM, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya.
Pemkab Pati Siapkan Dukungan Penuh
Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan komitmennya memberikan dukungan penuh melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan sensus di lapangan serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat partisipasi semakin meningkat.