"Misalkan nama A berkomunikasinya dengan klien saya, si B juga, semua. Jadi semua bukti itu ada di dalam HP klien saya dan itu harus dibuka," sambung Krisna.
Klaim Ada Pengaruh Tokoh Besar dalam Izin SPPG
Lebih lanjut, Krisna menjelaskan dugaan tekanan yang dialami kliennya tidak selalu berbentuk instruksi langsung, melainkan pengaruh dari sosok-sosok tertentu yang memiliki kekuatan dan kedekatan di lingkar kekuasaan.
Menurutnya, faktor tersebut membuat Sony Sonjaya merasa tidak memiliki pilihan selain menyetujui izin pembukaan sejumlah SPPG.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Menkeu Purbaya Yakin Dampaknya ke Inflasi Tetap Minim
"Walaupun misalkan mereka tidak menggunakan tekanan, tapi bisa juga terjadi penekanan. Tapi anggap tidak ada penekanan, tapi pengaruhnya itu, menggerakkan pengaruhnya," jelasnya.
"Pak Sony tahu siapa orang ini. Artinya dengan pengaruh menggerakkan aja Pak Sony tahu siapa orang ini gitu. Sudah masuk unsurnya," tambah Krisna.
Kejagung Soroti Dugaan Mark Up Pengadaan MBG
Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG, termasuk penunjukan yayasan pengelola SPPG yang diduga memiliki afiliasi dengan petinggi BGN.
Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Menkeu Purbaya Yakin Dampaknya ke Inflasi Tetap Minim
Padahal, sejumlah yayasan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai mitra resmi program MBG.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam sejumlah pengadaan barang penunjang program MBG.
Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, hingga 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.***