JOGJA, JAWAHEADLINE.COM - Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Yogyakarta, dengan memberikan data yang akurat, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat peluncuran Sensus Ekonomi 2026 di Teras Malioboro, Kamis (18/6/2026).
Hasto menegaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat strategis karena hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan penting ini, sebab data yang tidak tercatat akan berdampak pada ketidaklengkapan informasi ekonomi daerah.
Baca Juga: BLT DBHCHT Kabupaten Semarang 2026 Bakal Segera Cair, 2.393 Warga Akan Terima Bantuan
"Sensus Ekonomi ini sangat penting karena hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kalau sampai ada yang tidak terdata, maka kesempatan berikutnya harus menunggu satu dekade lagi.Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas," ujar Hasto.
Ia menjelaskan, data Sensus Ekonomi bersifat mikro dan dicatat berdasarkan nama serta alamat.
Karena itu, kualitas data sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang sebenarnya.
Hasto menambahkan, data yang lengkap akan menjadi dasar penting dalam pemetaan kondisi ekonomi, baik usaha skala besar maupun usaha kecil yang tumbuh di lingkungan rumah tangga.
"Kalau sampai ada yang tidak terekam dengan baik, tentu sangat disayangkan karena data menjadi tidak lengkap dan kurang valid. Padahal data ini nantinya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan berbagai kebijakan ekonomi," katanya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.
Ia berharap warga menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data secara terbuka.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 DIY akan melibatkan 4.082 petugas lapangan yang menyasar sekitar 606.000 pelaku usaha di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pendataan dilakukan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, mencakup seluruh aktivitas ekonomi, termasuk usaha informal di tingkat rumah tangga.