"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," bebernya.
Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar manfaat program dapat lebih terfokus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Program MBG Masih Disorot Akibat Kasus Keracunan
Di tengah rencana refocusing tersebut, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Baca Juga: Prabowo Janji Sediakan Obat Murah untuk Rakyat, Target Mulai Direalisasikan Tahun Depan
Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah munculnya kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini," paparnya saat rapat koordinasi dengan BGN, Kamis (11/6/2026).
Zulhas menilai tidak boleh ada lagi kasus keracunan yang disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi.
Baca Juga: Viral Kantor BGN Disegel Massa, Koalisi MBG Watch Desak Audit Program Makan Bergizi Gratis
Jumlah Dapur MBG Membengkak
Selain persoalan kualitas layanan, pemerintah juga menyoroti adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG yang disebut menyebabkan jumlah dapur MBG meningkat jauh di atas perencanaan awal.
Zulhas mengungkapkan pemerintah semula merancang sekitar 21.000 titik layanan SPPG.
Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut bertambah menjadi 27.877 titik atau meningkat sebanyak 6.877 titik.
Menurutnya, lonjakan jumlah titik layanan tersebut berpotensi memberikan beban tambahan yang cukup besar terhadap anggaran negara.