KUNINGAN, JAWAHEADLINE.COM – Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kuningan menjadi sorotan publik setelah sejumlah peserta aksi mengenakan celana dalam di kepala sebagai simbol protes terhadap dugaan perilaku amoral yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Aksi yang digelar pada Rabu (17/6/2026) itu menuntut transparansi dan penegakan disiplin terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Aksi yang mengusung tajuk "Aksi Damai Seribu Cangcut, Pejabat Kuningan Darurat Moral" itu diikuti masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Penindasan (KORAKAP) Kuningan.
Berdasarkan unggahan akun Instagram @kuninganmass, massa aksi menyuarakan keprihatinan terhadap dugaan perilaku tidak bermoral yang menyeret sejumlah pejabat daerah dan dinilai berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.
"Aksi bertajuk 'Aksi Damai Seribu Cangcut, Pejabat Kuningan Darurat Moral' itu, mereka menyoroti dugaan tindakan amoral pejabat," tulis unggahan tersebut.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Perkuat SDM Pariwisata, Pramuwisata Dilatih Jadi Guide Cerdas Digital
Massa Desak Penindakan terhadap Oknum Pejabat
Koordinator aksi, Dadang Abdullah, mengungkapkan terdapat lima orang yang diduga terkait dengan persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti yang akan disampaikan kepada Bupati Kuningan.
"Di sini saya (catat) ada 5 orang, termasuk pejabat tinggi di Kuningan," kata Dadang dalam orasinya.
Ia meminta Bupati Kuningan turun langsung menemui massa sekaligus mengambil langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti benar.
"Saya minta Pak Bupati hadir dan memanggil oknum-oknum pejabat itu di depan kita. Kalau terbukti, saya minta Pak Bupati pecat dan turunkan jabatannya," tegasnya.
Soroti Integritas Pejabat Publik
Dalam orasinya, Dadang menilai perilaku pejabat publik tidak hanya menjadi urusan pribadi apabila berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pejabat yang dibiayai melalui anggaran negara dan pajak masyarakat harus mampu menjaga integritas serta memberikan teladan yang baik.