JAWAHEADLINE.COM – Video yang memperlihatkan polisi mencegat rombongan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang hendak melakukan aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, viral di media sosial pada Jumat (12/6/2026).
Dalam video tersebut, aparat kepolisian mengarahkan massa mahasiswa untuk memindahkan lokasi aksi ke kawasan Kompleks Parlemen DPR RI.
Peristiwa itu menjadi sorotan publik setelah rekaman video beredar luas melalui berbagai platform media sosial.
Dalam unggahan akun Instagram @jabodatabek.terkini, disebutkan bahwa Polda Metro Jaya menegaskan Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan bagi penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan kawasan Bundaran HI merupakan area yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga tidak diperkenankan menjadi titik aksi unjuk rasa.
"Iya, memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran Hl itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi," kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
"Karena memang ada kegiatan- kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Di Tengah Ketidakpastian Global, Perbanas Pastikan Fundamental Perbankan Indonesia Tetap Kuat
Mahasiswa Pertanyakan Dasar Pencegahan
Berdasarkan laporan di lapangan, dua bus yang membawa rombongan mahasiswa UI sempat melintas di depan Gedung DPR RI sebelum akhirnya dihentikan aparat kepolisian di pinggir jalan.
Sejumlah mahasiswa kemudian turun dari bus dan mempertanyakan alasan polisi menghalangi perjalanan mereka menuju Bundaran HI.
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Jember Diduga Dipicu Anak Bermain Korek Api, Kerugian Ditaksir Capai Rp25 Juta
"Kita tikum (titik kumpul) tidak di sini. Apa dasarnya menahan kami?" ujar seorang mahasiswa kepada petugas yang berjaga.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kabag Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, menjelaskan bahwa seluruh massa aksi diarahkan untuk menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR RI.